Penanganan Kasus Syariah Agama, adalah merupakan layanan jasa hukum dari LHS & PARTNERS untuk membantu klien dalam menghadapi kasus-kasus hukum islam yang diadili oleh Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum islam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk hukum acara peradilan agama. Pengadilan agama pada prinsipnya adalah mengadili sengketa bagi Warga Negara indonesia yang beragama Islam atau perbuatan hukum atau transaksi yang menggunakan hukum islam.
Berikut adalah kasus-kasus hukum syariah atau agama yang diadili oleh Pengadilan Agama yang dapat kami bantu dalam penanganannya, antara lain adalah sebagai berikut :
+ GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA,
+ GUGATAN CERAI NON MULSIM DI PN,
+ GUGATAN CERAI PNS, TNI & POLRI,
+ PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI,
+ TUNTUTAN NAFKAH ANAK & ISTERI,
+ GUGATAN SENGKETA HAK ASUH ANAK,
+ DISPENSASI PERKAWINAN,
+ PERKAWINAN INDONESIA ASING,
+ PENGESAHAN PERKAWINAN / ITSBAT NIKAH,
+ PEMBATALAN PERKAWINAN,
+ DAN LAIN SEBAGAINYA.
Dalam penanganan kasus hukum tersebut diatas, kami akan terlebih dahulu melakukan upaya hukum nonlitigasi melalui somasi dan mediasi hukum dengan pihak-pihak terkait, yang mana upaya hukum ini jika berhasil akan lebih mempercepat proses dan waktu penyelesaian perkaranya.
Bagi anda yang menghendaki layanan jasa hukum penanganan kasus perdata diatas dari kantor kami, silahkan menghubungi kami di Nomor HP / WhatsApp : 0813-9226-3999.
Jika ingin berkonsultasi hukum terlebih dahulu atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi, silahkan menghubungi kami lewat Chat WhatsApp, dengan klik ikon / link atau scan barcode di bawah ini.
Sedangkan untuk jenis layanan konsultasi hukum lainnya, silahkan memilih option di bawah ini :
Selain memberikan layanan jasa hukum di atas, LHS & PARTNERS juga menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana umum meliputi : Penipuan & Penggelapan, Pencemaran Nama Baik & Fitnah, Penganiayaan & Pengeroyokan, Kasus Pembunuhan, Pemerasan & Pengancaman, Perselingkuhan & Nikah Siri, Pidana Pencabulan, Perusakan Barang / Benda, Kecelakaan Lalulintas, Kasus Perjudian, Pemalsuan Surat & Mata Uang, Kasus Penadahan, Pencurian & Perampokan, Pembukaan Rahasia Orang, Sumpah & Saksi Palsu, Masuk Rumah / Pekarangan Orang, kasus pidana khusus meliputi : Narkotika & Psikotropika, Tindak pidana UU ITE, Tindak pidana HAKI, Pidana kependudukan, Pidana Kewarganegaraan & imigrasi, Korupsi & gratifikasi, Pidana pornografi, Kdrt / kekerasan dalam rumah tangga, Tindak pidana Lingkungan, Tindak pidana Kehutanan, Pidana pencucian uang, Tindak pidana Kesehatan, Tindak pidana Pangan, Pidana perikanan & kelautan, Tindak pidana Pendidikan, Pidana Eksport Import, Pidana perlindungan anak, Pidana transportasi & penerbangan, Tindak pidana telekomunikasi, Pidana perlindungan konsumen, kasus perdata umum meliputi : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kasus Hutang Piutang, Gugatan Sengketa Kerjasama, Gugatan Wanprestasi, Gugatan Lelang Eksekusi, Permohonan Ganti Nama, Pembetulan Asal Usul Orang, Gugatan Pencemaran Nama Baik, kasus hukum keluarga dan waris meliputi : Adopsi / Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Di Luar Nikah, Pengesahan Anak, Permohonan Wali / Pengampu, Penetapan Ahli Waris, Gugatan Sengketa Warisan, Pengurusan & Pelaksanaan Wasiat, Pembagian Waris Hukum Islam, Pembagian Warisan Non Islam, Pembetulan Akta Kelahiran, kasus hukum perkawinan dan perceraian meliputi : Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama, Gugatan Cerai Non Mulsim Di Pn, Gugatan Cerai Pns, Tni & Polri, Pembagian Harta Gono-Gini, Tuntutan Nafkah Anak & Isteri, Gugatan Sengketa Hak Asuh Anak, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Indonesia Asing, Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, kasus hukum pertanahan dan property meliputi : Sengketa Jual Beli Tanah, Sewa Menyewa Tanah & Bangunan, Sengketa Pembelian Aparttemen, Kasus Pembangunan Rumah, Pembebasan Tanah Proyek, Eksekusi Tanah Jaminan Kredit, Pemalsuan Dokumen Tanah, Penempatan Tanah Tanpa Hak, Pidana Pertanahan, dan kasus hukum tata usaha negara meliputi : Pemberhentian Pns, Pemberhentian Pns, Tni & Polri, Pemberhentian Pejabat Daerah, Pemberhentian Pamong Desa, Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penurunan Pangkat Jabatan, Penolakan Pelantikan Pejabat, Dan Lain Sebagainya. Serta kasus hukum bisnis dan perusahaan di Indonesia.
WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA