LHS & PARTNERS adalah salah satu kantor advokat wates kulonprogo yang menangani berbagai macam kasus hukum di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai kantor advokat dan pengacara kami juga telah banyak menangani kasus-kasus hukum di wilayah yogyakarta, jawa tengah dan sekitarnya.
Selain sebagai kantor advokat wates kulonprogo, LHS & PARTNERS juga menangani berbagai macam kasus hukum lainnya seperti kasus pidana umum atau kriminal, pidana korupsi, tindak pidana oleh militer, perdata, hutang – piutang, penyalahgunaan narkoba dan obat obatan terlarang, sengketa waris, hukum perkawinan, pengesahan atau itsbat nikah siri, kasus perceraian baik muslim maupun non muslim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adopsi pengangkatan anak, sengketa jual-beli tanah dan bangunan, sengketa Tata Usaha Negara ( Sengketa TUN ), kasus hukum perusahaan, sengketa bisnis lain, penanganan piutang perusahaan, kasus lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan (Finance), kasus perpajakan usaha, perkara kewarganegaraan dan imigrasi, kasus kepegawaian baik pegawai negeri sipil maupun BUMN, malpraktik kedokteran dan rumah sakit, kasus ketenagakerjaan dan perburuhan, perselisihan hubungan industrial (PHI), kasus perbankan dan keuangan, sengketa Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan dan fidusia, merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan, klaim asuransi abik kerugian, jiwa maupun asuransi kesehatan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), paten, merek, hak cipta, desain industri, pembuatan legal opinion pendapat hukum, pembuatan dan analisa perjanjian kontrak usaha, kasus waralaba atau frachise, dan lain sebagainya.
Jika ingin berkonsultasi hukum terlebih dahulu atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi, silahkan menghubungi kami lewat Chat WhatsApp, dengan klik ikon / link atau scan barcode di bawah ini.
Sedangkan untuk jenis layanan konsultasi hukum lainnya, silahkan memilih option di bawah ini :
Selain memberikan layanan jasa hukum di atas, LHS & PARTNERS juga menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana umum meliputi : Penipuan & Penggelapan, Pencemaran Nama Baik & Fitnah, Penganiayaan & Pengeroyokan, Kasus Pembunuhan, Pemerasan & Pengancaman, Perselingkuhan & Nikah Siri, Pidana Pencabulan, Perusakan Barang / Benda, Kecelakaan Lalulintas, Kasus Perjudian, Pemalsuan Surat & Mata Uang, Kasus Penadahan, Pencurian & Perampokan, Pembukaan Rahasia Orang, Sumpah & Saksi Palsu, Masuk Rumah / Pekarangan Orang, kasus pidana khusus meliputi : Narkotika & Psikotropika, Tindak pidana UU ITE, Tindak pidana HAKI, Pidana kependudukan, Pidana Kewarganegaraan & imigrasi, Korupsi & gratifikasi, Pidana pornografi, Kdrt / kekerasan dalam rumah tangga, Tindak pidana Lingkungan, Tindak pidana Kehutanan, Pidana pencucian uang, Tindak pidana Kesehatan, Tindak pidana Pangan, Pidana perikanan & kelautan, Tindak pidana Pendidikan, Pidana Eksport Import, Pidana perlindungan anak, Pidana transportasi & penerbangan, Tindak pidana telekomunikasi, Pidana perlindungan konsumen, kasus perdata umum meliputi : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kasus Hutang Piutang, Gugatan Sengketa Kerjasama, Gugatan Wanprestasi, Gugatan Lelang Eksekusi, Permohonan Ganti Nama, Pembetulan Asal Usul Orang, Gugatan Pencemaran Nama Baik, kasus hukum keluarga dan waris meliputi : Adopsi / Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Di Luar Nikah, Pengesahan Anak, Permohonan Wali / Pengampu, Penetapan Ahli Waris, Gugatan Sengketa Warisan, Pengurusan & Pelaksanaan Wasiat, Pembagian Waris Hukum Islam, Pembagian Warisan Non Islam, Pembetulan Akta Kelahiran, kasus hukum perkawinan dan perceraian meliputi : Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama, Gugatan Cerai Non Mulsim Di Pn, Gugatan Cerai Pns, Tni & Polri, Pembagian Harta Gono-Gini, Tuntutan Nafkah Anak & Isteri, Gugatan Sengketa Hak Asuh Anak, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Indonesia Asing, Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, kasus hukum pertanahan dan property meliputi : Sengketa Jual Beli Tanah, Sewa Menyewa Tanah & Bangunan, Sengketa Pembelian Aparttemen, Kasus Pembangunan Rumah, Pembebasan Tanah Proyek, Eksekusi Tanah Jaminan Kredit, Pemalsuan Dokumen Tanah, Penempatan Tanah Tanpa Hak, Pidana Pertanahan, dan kasus hukum tata usaha negara meliputi : Pemberhentian Pns, Pemberhentian Pns, Tni & Polri, Pemberhentian Pejabat Daerah, Pemberhentian Pamong Desa, Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penurunan Pangkat Jabatan, Penolakan Pelantikan Pejabat, Dan Lain Sebagainya. Serta kasus hukum bisnis dan perusahaan di Indonesia.
WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA