Konsultasi Hukum Gratis

Konsultasi Hukum Gratis adalah salah satu layanan jasa hukum LHS & PARTNERS untuk memberikan konsultasi pemahaman hukum kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang sedang mengalami kasus atau masalah hukum dalam kehidupan sehari-harinya, secara gratis tanpa di pungut biaya.

Layanan Konsultasi Hukum ini hanya kami layani secara online melalui chat WhatsApp atau Telegram. Layanan konsultasi hukum ini tidak berlaku untuk kasus hukum bisnis, perusahaan dan perdagangan, serta kasus hukum lainnya yang rumit yang terjadi di masyarakat Indonesia, baik kasus perorangan maupun kasus lembaga / badan hukum.

Layanan Konsultasi Hukum ini kami berikan dalam berbagai kasus hukum umum seperti kasus penggelapan, penipuan, kasus korupsi, tindak pidana oleh militer, perkara perdata, hutang – piutang, penyalahgunaan narkoba, sengketa waris, perkawinan, pengesahan nikah siri, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adopsi pengangkatan anak, sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Pertanahan & Warisan, dan lain sebagainya.

Layanan Konsultasi Hukum Gratis ini kami layani untuk seluruh wilayah hukum di kota-kota di Indonesia, dan juga bagi Anda warga negara Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum gratis secara online ini, silahkan klik link atau ikon dibawah ini.

Mohon maaf, karena banyaknya antrian konsultasi hukum gratis online yang masuk ke kami, kemungkinan anda tidak segera terlayani. Jika menghendaki layanan konsultasi hukum online yang lebih cepat dan mendetail serta untuk kasus hukum bisnis dan perusahaan, silahkan mengajukan layanan  konsultasi hukum online berbayar dengan kami, dengan KLIK DISINI.

.

Selain memberikan layanan konsultasi hukum gratis di atas, LHS & PARTNERS juga menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana umum meliputi : Penipuan & Penggelapan, Pencemaran Nama Baik & Fitnah, Penganiayaan & Pengeroyokan, Kasus Pembunuhan, Pemerasan & Pengancaman, Perselingkuhan & Nikah Siri, Pidana Pencabulan, Perusakan Barang / Benda, Kecelakaan Lalulintas, Kasus Perjudian, Pemalsuan Surat & Mata Uang, Kasus Penadahan, Pencurian & Perampokan, Pembukaan Rahasia Orang, Sumpah & Saksi Palsu, Masuk Rumah / Pekarangan Orang, kasus pidana khusus meliputi : Narkotika & Psikotropika, Tindak pidana UU ITE, Tindak pidana HAKI, Pidana kependudukan, Pidana Kewarganegaraan & imigrasi, Korupsi & gratifikasi, Pidana pornografi, Kdrt / kekerasan dalam rumah tangga, Tindak pidana Lingkungan, Tindak pidana Kehutanan, Pidana pencucian uang, Tindak pidana Kesehatan, Tindak pidana Pangan, Pidana perikanan & kelautan, Tindak pidana Pendidikan, Pidana Eksport Import, Pidana perlindungan anak, Pidana transportasi & penerbangan, Tindak pidana telekomunikasi, Pidana perlindungan konsumen, kasus perdata umum meliputi : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kasus Hutang Piutang, Gugatan Sengketa Kerjasama, Gugatan Wanprestasi, Gugatan Lelang Eksekusi, Permohonan Ganti Nama, Pembetulan Asal Usul Orang,  Gugatan Pencemaran Nama Baik, kasus hukum keluarga dan waris meliputi : Adopsi / Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Di Luar Nikah, Pengesahan Anak, Permohonan Wali / Pengampu, Penetapan Ahli Waris, Gugatan Sengketa Warisan, Pengurusan & Pelaksanaan Wasiat, Pembagian Waris Hukum Islam, Pembagian Warisan Non Islam, Pembetulan Akta Kelahiran, kasus hukum perkawinan dan perceraian meliputi : Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama, Gugatan Cerai Non Mulsim Di Pn, Gugatan Cerai Pns, Tni & Polri, Pembagian Harta Gono-Gini, Tuntutan Nafkah Anak & Isteri, Gugatan Sengketa Hak Asuh Anak, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Indonesia Asing, Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, kasus hukum pertanahan dan property meliputi : Sengketa Jual Beli Tanah, Sewa Menyewa Tanah & Bangunan, Sengketa Pembelian Aparttemen, Kasus Pembangunan Rumah, Pembebasan Tanah Proyek, Eksekusi Tanah Jaminan Kredit, Pemalsuan Dokumen Tanah, Penempatan Tanah Tanpa Hak, Pidana Pertanahan, dan kasus hukum tata usaha negara meliputi : Pemberhentian Pns, Pemberhentian Pns, Tni & Polri, Pemberhentian Pejabat Daerah, Pemberhentian Pamong Desa, Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penurunan Pangkat Jabatan, Penolakan Pelantikan Pejabat, Dan Lain Sebagainya. Serta kasus hukum bisnis dan perusahaan di Indonesia.

WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA