Kasus pemalsuan dokumen tanah di Indonesia termasuk tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan dokumen tanah seperti sertifikat hak milik (SHM), akta jual beli (AJB), surat waris, atau dokumen peralihan hak lainnya disebut pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan palsu.
Read MoreKasus pembebasan tanah di Indonesia diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pembebasan tanah adalah proses pelepasan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah tersebut, biasanya dilakukan untuk kepentingan pembangunan umum.
Read MoreHukum sengketa pembelian apartemen di Indonesia berkaitan erat dengan prosedur, syarat sah, dan dokumen legalitas transaksi jual beli apartemen yang harus dipenuhi untuk menghindari perselisihan, yaitu harus memenuhi ketentuan tentang sah tidaknya perjanjian secara umum.
Read MoreHukum sengketa jual beli tanah dan bangunan di Indonesia diatur berdasarkan beberapa aturan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Read MoreSengketa tanah warisan di Indonesia diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta peraturan terkait lainnya. Sengketa tanah warisan sering muncul karena adanya jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, peralihan hak tanpa sepengetahuan ahli waris lain, pembagian warisan yang tidak merata, atau penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris. Dasar hukum gugatan waris terdapat pada Pasal 834 KUHPerdata yang memberikan hak kepada ahli waris mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya dari orang yang menguasai tanpa hak atau berbuat curang.…
Read More