kasus atau perkara bidang hukum keluarga dan warisan
Hukum pembagian warisan hukum Islam di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadis, serta dinyatakan secara tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim dan mengatur pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dan golongan ahli waris, seperti suami/istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan kerabat dekat.
Read MorePembetulan akta kelahiran di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
Read MoreTentang pengurusan dan pelaksanaan surat wasiat di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Hukum dan HAM, serta peraturan pemerintah terkait. Surat wasiat adalah pernyataan seseorang tentang kehendaknya yang mengatur pembagian harta kekayaan setelah meninggal dunia.
Read MoreSengketa tanah warisan di Indonesia diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta peraturan terkait lainnya. Sengketa tanah warisan sering muncul karena adanya jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, peralihan hak tanpa sepengetahuan ahli waris lain, pembagian warisan yang tidak merata, atau penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris. Dasar hukum gugatan waris terdapat pada Pasal 834 KUHPerdata yang memberikan hak kepada ahli waris mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya dari orang yang menguasai tanpa hak atau berbuat curang.…
Read MoreHukum pembagian warisan menurut hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHPerdata. Pembagian warisan terjadi karena kematian seseorang, di mana harta peninggalan menjadi milik ahli waris berdasarkan undang-undang jika tidak ada wasiat (waris ab intestato).
Read MoreTentang pengakuan anak luar nikah di Indonesia diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait lainnya. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh ibu yang tidak menikah secara sah dengan ayahnya.
Read More