Hukum Perkawinan Perceraian

Hukum Perkawinan dan Perceraian diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. Perkawinan adalah Ikatan Lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan perceraian merupakan proses berakhirnya sebuah perkawinan tersebut.

Berikut ini beberapa macam kasus hukum perkawinan dan perceraian yang dapat kami bantu penanganannya, antara lain adalah sebagai berikut :

+ Perkawinan Indonesia Asing
+ Pengesahan Perkawinan Siri
+ Dispensasi Perkawinan
+ Izin & Pengesahan Poligami
+ Pembatalan Perkawinan
+ Gugat Cerai Talak di PA
+ Gugatan Cerai Non Mulsim Di PN
+ Gugatan Perceraian PNS
+ Gugatan Cerai TNI & Polri
+ Pembagian Harta Gono-Gini
+ Gugatan Nafkah Anak & Isteri
+ Sengketa Hak Asuh Anak
+ Gugatan Perceraian BUMN
+ Perkawinan Beda Agama
+ Dan Lain Sebagainya

Dalam penanganan kasus hukum perkawinan dan perceraian yang dipercayakan kepada kami oleh klien, kantor hukum LHS & PARTNERS akan mengutamakan proses penyelesaian perkara secara non litigasi dengan melakukan pembuatan dan pengiriman surat somasi, melakukan negosiasi dan mediasi dengan pihak lawan dan pihak – pihak terkait dengan perkara / kasus hukum.

Bagi Anda yang menghendaki layanan jasa hukum dari kantor kami tersebut, silahkan klik disini.

---

Atau jika Anda ingin berkonsultasi hukum terlebih dahulu atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi tersebut, silahkan klik link atau ikon atau scan barcode dibawah ini untuk melakukan konsultasi hukum online dengan kami.

   

---

LAYANAN JASA HUKUM LAINNYA

Selain memberikan layanan tersebut diatas, LHS & PARTNERS juga memberikan layanan jasa hukum lainnya seperti : Layanan Pendapat Hukum, Layanan Somasi Hukum, Layanan Penanganan Perkara/Kasus, Analisa Perjanjian & Dokumen, Layanan Pendampingan Hukum Khusus, Pendampingan Cerai Online, Layanan Informasi Hukum, dan lain sebagainya.

BIDANG HUKUM YANG DITANGANI

LHS & PARTNERS juga memberikan penanganan kasus hukum dalam berbagai bidang hukum yang meliputi : Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Khusus, Hukum Perdata Umum, Perkawinan dan Perceraian, Hukum Pertanahan dan Properti, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Kepailitan, dan lain sebagainya.