Category: Perkawinan & Cerai

  Pembatalan Perkawinan adalah tindakan untuk mengajukan permohonan / gugatan ke Pengadilan setempat yang berwenang agar perkawinan yang telah dilakukan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau adanya keadaan atau kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.

  Hukum dispensasi perkawinan di Indonesia mengacu pada aturan yang memberikan izin kepada pasangan calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam undang-undang untuk menikah dengan persetujuan pengadilan.

  Hukum perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan pelaksananya. Pernikahan antara WNI dan WNA disebut perkawinan campuran (Pasal 57 UU Perkawinan). Pernikahan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi syarat hukum yang berlaku bagi kedua pihak di negara asalnya (Pasal 56 dan 60 UU Perkawinan).

  Tentang izin dan pengesahan poligami adalah hal yang harus dipenuhi agar pernikahan poligami dinayatakan sah secara hukum dan menlindungi perempuan yang dinikahi untuk menjadi isteri kedua dan atau anak-anak yang hlahir dari pernikahan kedua tersebut. Hukum tentang poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

  Hukum pengesahan nikah siri di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum positif dan praktik agama. Dalam hukum Islam, nikah siri dianggap sah secara agama selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam fikih. Namun, hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh Pejabat Pencatatan Nikah (KUA untuk Muslim).