kasus atau perkara bidang hukum perdata umum
Eksekusi Jaminan kredit bisa dilakukan terhadap kredit dengan jaminan Hak Tanggungan untuk benda-benda tidak bergerak, dan jaminan fidusia untuk benda-benda bergerak. Proses Eksekusi Jaminan Kredit bisa dilakukan langsung oleh kreditur, dalam hal debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya tersebut.
Read MoreKasus sengketa sewa menyewa di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan ketentuan utama pada Pasal 1550 sampai Pasal 1600 yang berisi aturan tentang hak dan kewajiban penyewa dan pemilik barang atau tempat yang disewakan.
Read MoreHukum kasus hutang piutang di Indonesia secara utama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 sampai Pasal 1760 yang mengatur hubungan perikatan antara kreditur (pemberi utang) dan debitur (peminjam).
Read MoreHukum gugatan wanprestasi atau cidera janji di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1238 sampai Pasal 1246. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajibannya tapi tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.
Read MoreGugatan perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dasar hukum tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.
Read More