Konsultasi Hukum Tatap Muka

Konsultasi Hukum Tatap Muka adalah salah satu cara konsultasi hukum yang diberikan oleh kantor hukum LHS & PARTNERS dengan cara bertemu langsung dengan lawyer kami. Konsultasi Hukum Tatap Muka bisa dilakukan di kantor kami atupun di kantor klien ataupun ditempat lain yang dikehendaki oleh klien seperti restaurant, bisnis point dan atau tempat meeting lainnya sesuai kesepakatan dengan klien. Layanan Konsultasi Hukum ini diberikan untuk semua kasus hukum baik kasus hukum umum, kasus hukum bisnis, maupun kasus hukum perusahaan.

Untuk mendapatkan layanan jasa konsultasi hukum tatap muka dari kantor kami, akan kami kenakan biaya jasa konsultasi hukum yang besarnya akan kami sesuaikan dengan kasus hukumnya dan lokasi konsultasi hukum akan dilakukan. Untuk saat ini, Layanan konsultasi hukum ini belum dapat kami layani semua wilayah kota di Indonesia, kami baru bisa melayani konsultasi hukum Tatap Muka untuk wilayah – wilayah / kota-kota sebagai berikut :

+ Jakarta, Tangerang dan sekitarnya
+ Yogyakarta dan sekitarnya
+ Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya

Untuk mendapatkan layanan Konsultasi Hukum Tatap Muka dari kantor kami tersebut, silahkan klik link di bawah ini.

Jika ada hal belum jelas tentang layanan konsultasi hukum ini, silahkan jangan segan-segan untuk menanyakannya kepada kami.

.

Selain memberikan layanan jasa hukum di atas, LHS & PARTNERS juga menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana umum meliputi : Penipuan & Penggelapan, Pencemaran Nama Baik & Fitnah, Penganiayaan & Pengeroyokan, Kasus Pembunuhan, Pemerasan & Pengancaman, Perselingkuhan & Nikah Siri, Pidana Pencabulan, Perusakan Barang / Benda, Kecelakaan Lalulintas, Kasus Perjudian, Pemalsuan Surat & Mata Uang, Kasus Penadahan, Pencurian & Perampokan, Pembukaan Rahasia Orang, Sumpah & Saksi Palsu, Masuk Rumah / Pekarangan Orang, kasus pidana khusus meliputi : Narkotika & Psikotropika, Tindak pidana UU ITE, Tindak pidana HAKI, Pidana kependudukan, Pidana Kewarganegaraan & imigrasi, Korupsi & gratifikasi, Pidana pornografi, Kdrt / kekerasan dalam rumah tangga, Tindak pidana Lingkungan, Tindak pidana Kehutanan, Pidana pencucian uang, Tindak pidana Kesehatan, Tindak pidana Pangan, Pidana perikanan & kelautan, Tindak pidana Pendidikan, Pidana Eksport Import, Pidana perlindungan anak, Pidana transportasi & penerbangan, Tindak pidana telekomunikasi, Pidana perlindungan konsumen, kasus perdata umum meliputi : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kasus Hutang Piutang, Gugatan Sengketa Kerjasama, Gugatan Wanprestasi, Gugatan Lelang Eksekusi, Permohonan Ganti Nama, Pembetulan Asal Usul Orang,  Gugatan Pencemaran Nama Baik, kasus hukum keluarga dan waris meliputi : Adopsi / Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Di Luar Nikah, Pengesahan Anak, Permohonan Wali / Pengampu, Penetapan Ahli Waris, Gugatan Sengketa Warisan, Pengurusan & Pelaksanaan Wasiat, Pembagian Waris Hukum Islam, Pembagian Warisan Non Islam, Pembetulan Akta Kelahiran, kasus hukum perkawinan dan perceraian meliputi : Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama, Gugatan Cerai Non Mulsim Di Pn, Gugatan Cerai Pns, Tni & Polri, Pembagian Harta Gono-Gini, Tuntutan Nafkah Anak & Isteri, Gugatan Sengketa Hak Asuh Anak, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Indonesia Asing, Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, kasus hukum pertanahan dan property meliputi : Sengketa Jual Beli Tanah, Sewa Menyewa Tanah & Bangunan, Sengketa Pembelian Aparttemen, Kasus Pembangunan Rumah, Pembebasan Tanah Proyek, Eksekusi Tanah Jaminan Kredit, Pemalsuan Dokumen Tanah, Penempatan Tanah Tanpa Hak, Pidana Pertanahan, dan kasus hukum tata usaha negara meliputi : Pemberhentian Pns, Pemberhentian Pns, Tni & Polri, Pemberhentian Pejabat Daerah, Pemberhentian Pamong Desa, Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penurunan Pangkat Jabatan, Penolakan Pelantikan Pejabat, Dan Lain Sebagainya. Serta kasus hukum bisnis dan perusahaan di Indonesia.

WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA