Konsultasi Hukum Online Gratis adalah layanan jasa konsultasi hukum yang diberikan oleh kantor hukum LHS & PARTNERS kepada masyarakat luas yang diberikan melalui sarana chating media sosial WhatsApp atau yang lebih dikenal dengan WA tentang kasus hukum sehari-hari (diluar kasus hukum bisnis dan perusahaan) yang terjadi di masyarakat. Konsultasi Hukum Online Gratis hanya dilayani melalui pesan chat WhatsApp saja.
Syarat & Ketentuan Konsultasi Hukum Online Gratis adalah sebagai berikut :
+ Untuk Masyarakat Miskin & Tidak Mampu
+ Hanya dilayani melalui chat WhatsApp.
+ Khusus untuk kasus hukum umum (bukan kasus bisnis, perusahaan & kasus rumit).
+ Hanya memberikan analisa dan nasihat hukum secara garis besar (tidak mendetail).
+ Jika ingin analisa dan jawaban hukum yang lebih mendetail, silahkan mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum online berbayar, dengan klik disini.
Untuk mendapatkan Layanan Konsultasi Hukum Online Gratis dari Kantor Hukum LHS & PARTNERS silahkan klik link dibawah ini.
Karena banyaknya permintaan layanan konsultasi hukum online gratis kepada kami, mohon maaf jika pesan atau chat permintaan konsultasi dari anda kemungkinan tidak segera terlayani dengan baik. Jika Anda menghendaki layanan konsultasi hukum yang lebih cepat dan mendetail serta layanan konsultasi hukum untuk untuk kasus hukum bisnis dan perusahaan, silahkan mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum online berbayar dari kantor kami, dengan klik disini.
Konsultasi Hukum Online Gratis | Konsultasi Hukum Online Berbayar
Konsultasi Hukum Tatap Muka
.
Selain memberikan layanan jasa hukum di atas, LHS & PARTNERS juga menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana umum meliputi : Penipuan & Penggelapan, Pencemaran Nama Baik & Fitnah, Penganiayaan & Pengeroyokan, Kasus Pembunuhan, Pemerasan & Pengancaman, Perselingkuhan & Nikah Siri, Pidana Pencabulan, Perusakan Barang / Benda, Kecelakaan Lalulintas, Kasus Perjudian, Pemalsuan Surat & Mata Uang, Kasus Penadahan, Pencurian & Perampokan, Pembukaan Rahasia Orang, Sumpah & Saksi Palsu, Masuk Rumah / Pekarangan Orang, kasus pidana khusus meliputi : Narkotika & Psikotropika, Tindak pidana UU ITE, Tindak pidana HAKI, Pidana kependudukan, Pidana Kewarganegaraan & imigrasi, Korupsi & gratifikasi, Pidana pornografi, Kdrt / kekerasan dalam rumah tangga, Tindak pidana Lingkungan, Tindak pidana Kehutanan, Pidana pencucian uang, Tindak pidana Kesehatan, Tindak pidana Pangan, Pidana perikanan & kelautan, Tindak pidana Pendidikan, Pidana Eksport Import, Pidana perlindungan anak, Pidana transportasi & penerbangan, Tindak pidana telekomunikasi, Pidana perlindungan konsumen, kasus perdata umum meliputi : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kasus Hutang Piutang, Gugatan Sengketa Kerjasama, Gugatan Wanprestasi, Gugatan Lelang Eksekusi, Permohonan Ganti Nama, Pembetulan Asal Usul Orang, Gugatan Pencemaran Nama Baik, kasus hukum keluarga dan waris meliputi : Adopsi / Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Di Luar Nikah, Pengesahan Anak, Permohonan Wali / Pengampu, Penetapan Ahli Waris, Gugatan Sengketa Warisan, Pengurusan & Pelaksanaan Wasiat, Pembagian Waris Hukum Islam, Pembagian Warisan Non Islam, Pembetulan Akta Kelahiran, kasus hukum perkawinan dan perceraian meliputi : Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama, Gugatan Cerai Non Mulsim Di Pn, Gugatan Cerai Pns, Tni & Polri, Pembagian Harta Gono-Gini, Tuntutan Nafkah Anak & Isteri, Gugatan Sengketa Hak Asuh Anak, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Indonesia Asing, Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, kasus hukum pertanahan dan property meliputi : Sengketa Jual Beli Tanah, Sewa Menyewa Tanah & Bangunan, Sengketa Pembelian Aparttemen, Kasus Pembangunan Rumah, Pembebasan Tanah Proyek, Eksekusi Tanah Jaminan Kredit, Pemalsuan Dokumen Tanah, Penempatan Tanah Tanpa Hak, Pidana Pertanahan, dan kasus hukum tata usaha negara meliputi : Pemberhentian Pns, Pemberhentian Pns, Tni & Polri, Pemberhentian Pejabat Daerah, Pemberhentian Pamong Desa, Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Penurunan Pangkat Jabatan, Penolakan Pelantikan Pejabat, Dan Lain Sebagainya.
WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA